Politik balas budi yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi pemicu perpecahan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sejumlah partai pendukungnya, menyusul ditunjuknya Refly Harun sebagai Komisaris Utama di PT Jasa Marga.
Menurut pengamat politik asal Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio, politik balas budi akan menimbulkan kecemburuan di antara orang-orang yang pernah membantunya di pemilu presiden (pilpres).
“Ini akan menimbulkan kecemburuan atau konflik antarpendukung Jokowi atau mereka yang ada di PDIP, atau mereka yang ada di partai lain yang merupakan supporter utama dari Jokowi. Pertama, cemburu kenapa bukan saya, itu pasti akan jadi pertanyaan karena memang tidak ada indikator yang jelas kenapa dia masuk kenapa saya tidak,” seperti dilansir Okezone, Kamis (19/3/2015).
Kemudian, sambung Agung, efek dari kecemburuan yang kian memanas tak menutup kemungkinan mereka akan menjadi pengkritik yang handal bagi Presiden asal PDIP itu. Bahkan, mereka akan menempatkan dirinya sebagai oposisi karena tak mendapat tempat di pemerintahan.
“Ini harus diantisipasi, mau tidak mau kue harus dibagi rata. Nah Jokowi dan timnya harus menyiasati kue yang sedikit ini bisa dibagi rata. Itu tugas dari Jokowi,” pungkasnya.
Diketahui, deretan kursi pemerintahan saat ini diisi orang-orang yang mendukung Jokowi di pilpres. Bahkan termasuk di BUMN, seperti anak AM Hendropriyono, Diaz Hendropriyono yang duduk sebagai Komisaris di PT Telkomsel, dan Refli Harun yang dipilih sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk, serta sederet nama lainnya.(okezone)
